Bandar Lampung – d-actual.id
Sebuah ponsel pintar kini dapat menjadi bank, pasar investasi, dompet, bahkan tempat seseorang memperoleh pembiayaan.
Hanya dengan beberapa sentuhan layar, masyarakat dapat mentransfer uang, membayar kebutuhan sehari-hari, membeli produk investasi hingga mengakses layanan pinjaman. Jarak antara masyarakat dengan layanan keuangan semakin pendek.
Namun, ada persoalan yang tidak boleh diabaikan: ketika akses semakin mudah, apakah kemampuan masyarakat memahami risiko juga tumbuh dengan kecepatan yang sama?
Pertanyaan tersebut penting bagi Lampung yang tengah bergerak menuju ekonomi yang semakin digital.
Digitalisasi sektor jasa keuangan membawa banyak manfaat. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh akses pembayaran digital. Anak muda semakin mudah mengenal investasi. Masyarakat di daerah dapat menikmati layanan keuangan tanpa harus selalu datang ke kantor cabang.
Tetapi di balik kemudahan itu, muncul tantangan baru.
Penipuan digital, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, pencurian data pribadi dan berbagai modus scam berkembang mengikuti teknologi.
Teknologi berubah, modus kejahatan ikut berubah.
Karena itu, transformasi keuangan digital tidak cukup hanya berbicara tentang inovasi. Ia juga harus berbicara tentang keamanan, tanggung jawab dan perlindungan konsumen.
—
Ketika Kemudahan Menjadi Celah
Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan besarnya tantangan tersebut.
Pada periode Januari hingga Juni 2026, OJK menerima 22.206 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dari jumlah itu, 19.169 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.878 terkait investasi ilegal dan 159 terkait gadai ilegal. Pada periode yang sama, OJK menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan 238 penawaran investasi ilegal. ([OJK Portal][1])
Angka itu memang merupakan data nasional.
Tetapi persoalannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat daerah.
Sebab masyarakat di Lampung juga hidup dalam ekosistem digital yang sama. Pesan WhatsApp, media sosial, marketplace dan berbagai platform digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.
Sebuah tawaran investasi dapat muncul ketika seseorang sedang membuka media sosial.
Sebuah tawaran pinjaman dapat masuk melalui pesan singkat.
Sebuah tautan palsu dapat dikirim dengan mengatasnamakan bank atau lembaga resmi.
Dan ketika korban menyadari bahwa dirinya telah tertipu, uang mungkin sudah berpindah ke rekening lain.
Di sinilah kecepatan menjadi persoalan.
Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik, tetapi kerugian dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan.
Lampung dan Generasi yang Semakin Digital
Tantangan literasi keuangan semakin penting ketika generasi muda menjadi pengguna aktif layanan keuangan digital.
OJK dalam kegiatan edukasi pasar modal di Lampung pada 2026 juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terjebak investasi ilegal, pinjaman online ilegal maupun praktik keuangan yang merugikan. Pesan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap investasi harus berjalan bersama dengan pemahaman yang memadai. ([OJK Portal][2])
Generasi muda hari ini bukan sekadar konsumen.
Mereka adalah calon investor, pelaku usaha, pekerja digital dan penggerak ekonomi masa depan.
Karena itu, literasi keuangan tidak boleh dipahami sebatas kemampuan mengetahui istilah saham, reksa dana, fintech atau cryptocurrency.
Literasi keuangan harus sampai pada kemampuan mengambil keputusan.
Apakah produk ini legal?
Siapa yang mengawasi?
Apa risikonya?
Dari mana keuntungan diperoleh?
Bagaimana mekanisme pengaduannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui cara menggunakan sebuah aplikasi keuangan.
Inklusi Tanpa Literasi Bisa Menjadi Pisau Bermata Dua
OJK, LPS dan BPS pada Agustus 2026 mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai **93,61 persen. Keduanya meningkat dibandingkan 2025. ([OJK Portal][3])
Data tersebut memberikan kabar baik.
Masyarakat Indonesia semakin terhubung dengan sistem keuangan.
Tetapi terdapat satu pelajaran penting dari angka tersebut: akses terhadap layanan keuangan dan kemampuan memahami layanan keuangan adalah dua hal yang berbeda.
Seseorang dapat memiliki rekening tetapi belum memahami keamanan transaksi.
Seseorang dapat memiliki aplikasi investasi tetapi belum memahami risiko.
Seseorang dapat memperoleh pinjaman tetapi belum menghitung kemampuan membayar.
Di sinilah literasi menjadi fondasi.
Inklusi membuka pintu. Literasi memastikan masyarakat tahu apa yang ada di balik pintu tersebut.
UMKM Jangan Hanya Menjadi Pasar, Tetapi Harus Menjadi Pelaku
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah UMKM.
Lampung memiliki basis ekonomi masyarakat yang kuat pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, industri pengolahan, kuliner dan berbagai usaha mikro serta kecil.
Digitalisasi keuangan seharusnya memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkembang.
Pembayaran digital dapat memperluas pasar.
Pembiayaan dapat membantu menambah modal.
Layanan perbankan dapat membuat transaksi lebih efisien.
Bahkan produk investasi dan pasar modal dapat menjadi bagian dari pengembangan sumber pembiayaan ekonomi.
Namun UMKM juga membutuhkan perlindungan.
Pelaku usaha harus mampu membedakan antara pembiayaan legal dengan pinjaman ilegal. Mereka harus memahami biaya, bunga atau imbal hasil, risiko dan konsekuensi setiap produk keuangan yang digunakan.
Jangan sampai digitalisasi yang seharusnya menjadi jalan keluar modal justru berubah menjadi jalan masuk masalah baru.
OJK Tidak Bisa Bekerja Sendirian
Transformasi keuangan digital tidak mungkin hanya dibebankan kepada OJK.
Regulator memang mempunyai peran penting dalam pengaturan dan pengawasan.
Namun perlindungan masyarakat membutuhkan ekosistem.
Industri jasa keuangan harus menjalankan tata kelola yang baik.
Pemerintah daerah perlu memperluas edukasi.
Perguruan tinggi dapat menjadi pusat literasi.
Sekolah dapat mengenalkan pengelolaan keuangan sejak dini.
Media massa dapat menjadi pengawas sekaligus sumber informasi yang terpercaya.
Dan masyarakat sendiri harus memiliki keberanian untuk berhenti sejenak sebelum menekan tombol transfer.
Kolaborasi semacam ini semakin penting karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat.
Ketika Menjadi Korban, Jangan Diam
Salah satu perubahan penting dalam perlindungan konsumen adalah hadirnya Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Sistem tersebut dibentuk untuk mempercepat penanganan penipuan transaksi keuangan melalui koordinasi antara OJK, pelaku usaha sektor keuangan dan pihak terkait.
Skala persoalannya sangat besar.
Sepanjang 2025, OJK mencatat telah menerima 26.220 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 21.249 pengaduan pinjaman online ilegal dan 4.971 pengaduan investasi ilegal. Pada periode yang sama, OJK menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal. ([OJK Portal][4])
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa ketika terjadi penipuan transaksi keuangan, diam bukan solusi.
Korban harus segera melapor dan menghubungi lembaga keuangan terkait serta menggunakan kanal pelaporan yang tersedia.
Sebab dalam kasus scam, waktu adalah bagian dari perlindungan.
Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang rekening terkait dapat ditindaklanjuti sebelum dana bergerak lebih jauh.
Media Harus Menjadi Bagian dari Perlindungan
Di tengah situasi tersebut, media massa memiliki peran yang sangat penting.
Pemberitaan mengenai pinjaman online ilegal dan investasi ilegal seharusnya tidak berhenti pada kalimat:
“OJK kembali menemukan investasi ilegal.”
Jurnalisme harus melangkah lebih jauh.
Apa modusnya?
Bagaimana masyarakat bisa mengenalinya?
Mengapa korban tertarik?
Apa yang harus dilakukan?
Ke mana harus melapor?
Bagaimana masyarakat memastikan sebuah lembaga jasa keuangan legal?
Dengan pendekatan tersebut, media tidak hanya memberitakan peristiwa.
Media ikut mencegah terjadinya korban berikutnya.
Inilah bentuk jurnalisme yang dibutuhkan di tengah transformasi ekonomi digital.
Bukan hanya cepat, tetapi juga mampu membuat masyarakat lebih cerdas.
Membangun Ekosistem Keuangan yang Dipercaya
Pada akhirnya, transformasi digital bukan perlombaan mengenai siapa yang paling cepat membuat aplikasi.
Bukan pula sekadar mengenai berapa banyak transaksi yang dapat dilakukan dalam satu detik.
Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasa aman.
Apakah konsumen memahami haknya?
Apakah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang sehat?
Apakah generasi muda mampu memilih investasi secara rasional?
Apakah korban penipuan mendapatkan mekanisme pengaduan yang cepat?
Dan apakah industri jasa keuangan tumbuh dengan integritas?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin penting bagi Lampung yang sedang membangun ekonomi daerah dengan dukungan teknologi dan konektivitas digital.
Jangan Biarkan Uang Berlari Lebih Cepat dari Pengetahuan
Digitalisasi keuangan harus terus didorong.
Inovasi harus diberi ruang.
Akses keuangan harus diperluas.
UMKM harus diperkuat.
Generasi muda harus diberi kesempatan menjadi investor dan pelaku ekonomi.
Tetapi semua itu harus berjalan bersama dengan satu prinsip:
Semakin mudah masyarakat mengakses layanan keuangan, semakin kuat pula perlindungan yang harus diberikan.
Sebab uang sekarang dapat berpindah hanya dengan satu sentuhan jari.
Sementara membangun kembali kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
Karena itu, tantangan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah, media dan masyarakat bukan hanya membuat ekosistem keuangan Indonesia semakin digital.
Tantangannya adalah memastikan bahwa ekosistem tersebut tetap aman, inklusif, inovatif dan berintegritas.
Untuk Lampung, transformasi keuangan digital bukan sekadar tentang mengikuti perkembangan zaman.
Ia adalah kesempatan untuk memperluas akses ekonomi, memperkuat UMKM, membuka peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun kesempatan itu hanya akan menjadi kekuatan apabila masyarakat memiliki pengetahuan untuk menggunakannya.
Jangan biarkan uang berlari lebih cepat dari literasi.
Karena di era digital, masyarakat yang paling terlindungi bukan hanya mereka yang paling cepat bertransaksi, tetapi mereka yang paling cerdas sebelum bertransaksi. (*/RS)
